> Tahukah Anda?: Tuntutan Kenaikan Tunjangan Panitera Pengganti

perbesar

Selasa, 28 Mei 2013

Tuntutan Kenaikan Tunjangan Panitera Pengganti

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA



download ]

Melihat berita di detik, kalau gak salah judulnya : Tunjangan tak Naik, Puluhan Panitera PN Bandung Ancam Mogok Kerja. klik disini buat bacanya.
Dilema buat warga Peradilan khususnya Non Panitera atau orang-orang di Kesekretariatan alias pegawai biasa. Jelas mereka tidak setuju jikalau mereka juga tidak dipikirkan. 

dipengadilan itu kan ada beberapa unsur :
1. Hakim
2.Kepaniteraan
  • Pidana
  • Perdata
  • Hukum
3.Kesekretariatan
  • Umum
  • Kepegawaian
  • Keuangan
Nah, Hakim sudah bisa dikatakan mulai sejahteralah, sekarang yang Non Hakim.
Kalaulah yang diperhatikan hanya Panitera Pengganti, pasti yang non akan protes donk.
Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak akan terpisahkan. Hakim tidak akan bisa bekerja tanpa orang-orang di Kepaniteraan dan orang-orang di Kepaniteraan tidak bisa bekerja tanpa Kesekretariatan.

 Sehingga, tidak adil kalau hanya hakim saya yang sejahtera. Bukan meminta agar disamakan dengan hakim, diakui memang mereka pejabat Negara.

PENGADILAN itu ibarat Becak Barang, menurut saya loh :-)
Becak Medan

  1. Ban Depan Ibarat Hakim, yang menentukan arah keadilan itu kemana.
  2. Ban Belakang Ibarat Kepaniteraan, yang mendukung pekerjaan Hakim. Mulai dari pendaftaran perkara dan administrasi lainnya.
  3. Ban Samping Ibarat Kesekretariatan. Penopang Keduanya yaitu Hakim dan Kepaniteraan. Dimana hal-hal terkecil dari proses di Pengadilan dimulai dari Kesekretariatan. Bahkan untuk mendapatkan Laporan Wajar Tanpa Pengecualian adalah orang-orang Kesekretariatan. 
Jadi, jika satu diantara ketiganya ada yang timpang maka jalannya dari Pengadilan akan pincang. Oleh sebab itu ketiganya harus diseimbangkan dengan harapan kesejahteraan bisa diberikan dengan baik.

Semoga bermanfaat.




4 komentar:

  1. MANTAP Kaleee Master Ded!!! :D
    Makin TAJAM analisanya yak :)

    BalasHapus
    Balasan
    1. thanks pak Gerput. Memang itulah kenyataannya secara prakteknya.

      Hapus
  2. dan barangkali hanya mengingatkan kepada Bapak-Bapak Pejabat Mahkamah Agung R.I. selain Tekhnis dan Kesekretariatan di Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama disitu masih ada Pejabat Fungsional yang sering DILUPAKAN dan DIABAIKAN Jabatannya yaitu JURUSITA /JURUSITA PENGGANTI yang tugasnya sangat berat selaku Ujung Tombak Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama, seperti contoh dari Usia Pensiun saja sudah dibedakan dengan jabatan fungsional lainnya.(MOHON DIPERHATIKAN)
    Demikian Komentar saya semoga para Pembaca khususnya Para JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI yang senasib dan sepenanggungan dalam Jabatan tersebut mendukung komentar ini.

    BalasHapus
    Balasan
    1. betul pak Asep. yang namanya fungsional pensiunnya 60 tahun. Baru saja tadi ada yg ngeluh soal itu seorang jurusita. Aneh Mahkamah Agung ini, katanya jurusita adalah fungsional, kenapa pensiun 56 tahun?
      jawab saya kelakar, mungkin anak tiri fungsional, hahahah
      habisnya, mau jawab apa lagi coba? enaknya dibecandai ajah.

      Moga kedepan ada perubahan yg menyejukkan buat para buser-buser pengadilan. itu :-)

      Hapus