> Tahukah Anda?: mahkamah agung
Tampilkan posting dengan label mahkamah agung. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label mahkamah agung. Tampilkan semua posting

Senin, 07 April 2014

SURAT EDARAN REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG 2014

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA

[ download ]


============[[]]=============

..

Senin, 24 Maret 2014

Surat Edaran Penyesuaian Remunerasi Mahkamah Agung 2014

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA



Jika membaca Judul diatas, "Surat Edaran Penyesuaian Remunerasi Mahkamah Agung 2014" saya yakin semua warga peradilan di seluruh Indonesia di Bawah Mahkamah Agung pasti semangat dan penasaran untuk melihatnya.
Tanya Kenapa?
Jelas, Siapa sih yang tidak mau Remunerasinya meningkat dan akan segera dicairkan.
Banyak alasan kenapa senang, orang mabok aja tau alasannya, apa itu gan?
  1. Bayar utang ke koperasi.
  2. Beli ini, beli itu
  3. Nambah Modal buat Kawen
  4. Nambahin biaya cicilan Rumah, mobil dan sepeda motor
  5. Tabungan akan makin bertambah
  6. Bisa ganti sepeda motor yang mulai jadul
  7. dan masih banyak lagi.
Konon, april 2014 akan dicairkan dengan tampilan dan bobot yang lebih ekstrim.
Akankah ini hanya April mob?

Jangan Penasaran Kawan, kita sudah ada gambaran-gambaran menarik tentang itu.
Caranya isi survey singkatnya dulu ya. Hanya 1 Menit dengan input nama dan alamat e-mail. Gak perlu nama dan e-mail asli, asal-asalan ajah, namanya juga survey.

Jika anda mendaftar, maka bisa jadi penghasilan tambahan selain remunerasi. Ingat ini bukan MLM. Siapa punya kawan banyak di Facebook dan isi surveynya anda akan dibayar.

Dengan isi survey ini, berarti peluang menaikkan Remunerasi akan terwujud dan akan segera didapatkan infonya.

Klik disini : <<<Survey>>

atau Bisa Juga Klik Gambar Cewek Cakep dibawah ini.

http://tiny.cc/f2z1cx

Semoga Remunnya cepat cair agan-agan sekalian;

Semoga bermanfaat :-)

Jumat, 14 Maret 2014

Pengesahan Revisi Anggaran Mahkamah Agung RI

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014

SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA



Berdasarkan Surat dari a.n. Menteri Keuangan RI Direktur Jenderal Anggaran u.b Direktur Anggaran II Nomor : S-296/AG/2014 tanggal 20 Pebruari 2014. Adapun surat tersebut mengenai Pengesahan Revisi Anggaran, yang ditujukan kepada Yth. Kuasa Pengguna Anggaran di Mahkamah Agung RI

Lengkap dengan Satker 4 Peradilan : 
}());
  1. Peradilan Umum
  2. Peradilan Agama
  3. Peradilan TUN
  4. Peradilan Militer
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.
Silahkan Download disini : D o w n l o a d >>> 

Adakah hubungannya dengan Remunerasi? Semoga;
Semoga Bermanfaat :-)

Kamis, 27 Februari 2014

Surat Edaran Remunerasi Mahkamah Agung Tahun 2014

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA


Semoga Bermanfaat :-)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/PMK.05/2013 TENTANG KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA


Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:


  1. Pengangkatan Bendahara;
  2. Pembebastugasan Sementara dan Pengangkatan Kembali Bendahara;
  3. Pemberhentian Bendahara dan Penetapan Pejabat Pengganti Bendahara;
  4. Penatausahaan Kas Bendahara;
  5. Pembukuan Bendahara;
  6. Pemeriksaan Kas Bendahara oleh KPA/PPK dan Rekonsiliasi Pembukuan Bendahara dengan UAKPA; dan
  7. Penyusunan, penatausahaan dan penyampaian LPJ.
 Bendahara Mana Saja yang diatur dalam Peraturan ini ?

Bendahara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi : 


  1. Bendahara Penerimaan, 
  2. Bendahara Pengeluaran dan BPP pada Satker pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
  3. Bendahara Pengelola Dana Dekonsentrasi, 
  4. Bendahara Pengelola Dana Tugas Pembantuan, 
  5. Bendahara Pengelola Dana PUB,
  6. Bendahara Pengelola Dana SKPA 
  7. Bendahara pada Satker Badan Layanan Umum, 
  8. selain Bendahara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
Untuk selengkapnya silahkan download disini >>>Download.
Semoga Bermanfaat :-)

Minggu, 23 Februari 2014

Pendidikan dan Pelatihan Unit Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)



Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah : kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Nah, untuk itulah Unit Layanan Pengadaan melatih Kelompok Kerjanya agar bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Oleh sebab itu, Mahkamah Agung melalui Balitbangkumdil melaksanakan diklat LPSE dan SIRUP
 

Pendidikan dan Pelatihan Unit Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Tempat : Hotel Grand Antares Medan, Jl.Sisingamangaraja No.328 Medan 2015, Sumatera Utara
Waktu  : 2 - 7 Maret 2014.

Silahkan Cek apakah ada nama Agan-agan sekalian.

Semoga bermanfaat...

Senin, 03 Februari 2014

Tabel Remunerasi Mahkamah Agung RI Tahun 2014

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014

SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA





Apa yang paling ditunggu-tunggu Warga Peradilan hingga April 2014 ini?
hmmmmm...apa yah?

Jawabnya Naik Gaji 6-7 Persen dari gaji pokok. Itu sudah pasti

Harapannya Apa?
Kenaikan Remunerasi 
http://jafiles.net/file/04Ijo

Sabar Agan-agan sekalian, udah Februari 2014 neh. Habis itu Maret barulah April.
Jangan Salah masih ada Mei, Juni, Juli.
Nah, di Juli ada APBN-P....mungkin ke Septemberlah :D

Pisssss....biar gak tegang semua yang lagi nungguin bulan April.
Jangan-jangan April Mop?

Silahkan dipantau terus agan-agan diwebsite resminya ya, siap tau udah nongol apa yang ditunggu-tunggu.
>>>>Mahkamah Agung RI>>>>>
atau selalu pantai blog kita-ini, purodollar

Semoga bermanfaat :-)
 http://www.idsurvei.com/survei/rubenpanjaitan/.

Senin, 13 Januari 2014

Pejabat Penguji & Penandatangan SPM (PP-SPM)

Apakah anda seorang PP-SPM?


Berikut sedikit kupasan mengenai PP-SPM
 
  1. Apakah pejabat penguji tagihan itu dapat dipisahkan/dibedakan dari penandatangan SPM (2 orang)? 
  2. Atau pejabat penguji tagihan dan penandatangan SPM adalah 1 orang ? Apakah dalam melaksanakan pengujian PP-SPM dapat dibantu oleh staf keuangan?

di dalam UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam pasal 4 bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang memiliki kewenangan diantaranya menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah  pembayaran. Ketentuan yang sama dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 134/PMK.06/2005. Dalam petunjuk pelaksanaan yang diatur oleh peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Perdirjen 66/PB/2005 dalam pasal 2 disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan kepada KPA untuk menunjuk  diantaranya pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM.

Disini sebetulnya cukup jelas bahwa pejabat yang melakukan pengujian tagihan kepada negara dan menandatangan SPM adalah 1 orang. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan ordonator yaitu kewenangan yang dimiliki seseorang/pejabat untuk melakukan pengujian atas tindakan yang dilakukan oleh otorisator dan memerintahkan pembayaran kepada comptable atau Negara.

Istilah PP-SPM dapat dilihat dalam PMK 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban APBN pada Satker dan Lampiran I PMK 192/PMK.05/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan DIPA TA 2011. PP-SPM merupakan kepanjangan dari Pejabat Penandatangan SPM adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran tagihan kepada negara, dan selanjutnya menerbitkan SPM atas beban DIPA berkenaan. PP-SPM mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
  • Melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya yang lengkap dan benar;
  • Melakukan pembebanan tagihan kepada negara; dan
  • Membuat dan menandatangani SPM.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pejabat penguji tagihan dan penandatangan SPM adalah 1 orang pejabat yang dikenal PP-SPM, tidak dipisahkan menjadi 2 orang. Karena tugas penandatanganan SPM tidak dapat dilepaskan dari pengujian yang dilakukan terlebih dahulu atas tagihan yang diajukan. Seorang PP-SPM (ordonator) harus memiliki keyakinan atas kebenaran suatu tagihan yang diajukan kepadanya sebelum diterbitkan perintah pembayaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, tidak menutup kemungkinan pejabat perbendaharaan (pengelola keuangan) dibantu oleh staf yang disebut staf pengelola keuangan. Dalam PMK 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya TA 2012 dalam penjelasan lampiran I mengenai honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dijelaskan bahwa KPA yang merangkap sebagai PPK, dapat dibantu oleh staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP. Sedangkan untuk KPA yang dibantu oleh 1 atau beberapa PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP, dan jumlah staf untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) orang.

Kewenangan pembagian staf pengelola keuangan tentunya adalah otoritas dari seorang KPA. Staf pengelola keuangan yang ditunjuk dapat distribusikan sesuai rentang kendali tugas masing-masing pejabat perbendaharaan: PPK; PP-SPM; Bendahara. Jadi dimungkinkan seorang PP-SPM memiliki staf pengelola keuangan yang melaksanakan tugas membantu proses pengujian terhadap tagihan yang diajukan oleh seorang otorisator (KPA/PPK). Seorang PPK dapat juga dibantu oleh staf pengelola keuangan, demikian juga dengan bendahara, yang tentunya besaran honorarium yang diberikan mengacu kepada besaran yang diatur dalam standar biaya dalam PMK tersebut diatas.
 
Semoga bermanfaat :-)

Senin, 30 Desember 2013

Daftar Nama-nama yang lulus CPNS Mahkamah Agung 2013

PENYAMPAIAN DAFTAR NAMA CALON PEGAWAI YANG DINYATAKAN LULUS UJIAN SELEKSI TAHUN ANGGARAN 2013 WILAYAH :

  1. NUSA TENGGARA, MALUKU UTARA dan PAPUA
  2. SULAWESI
  3. KALIMANTAN
  4. JAWA
  5. SUMATERA
 SELAMAT BUAT YANG DINYATAKAN LULUS.

SEMOGA BERMANFAAT :-)
 http://www.idsurvei.com/survei/rubenpanjaitan/.

Rabu, 06 November 2013

PERBAIKAN REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2014

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA




Kepastian PENYESUAIAN Remunerasi Mahkamah Agung RI Tahun 2014 dipastikan tahun depan setelah proses panjang, mulai dari menjadikan laporan keuangan MAHKAMAH AGUNG tahun 2012 Wajar Tanpa Pengecualian dan pelaksanaan Reformasi birokrasi, Quality Assure dan keterbukaan informasi publik yang sudah berjalan baik di Lingkungan 4 Peradian Mahkamah Agung RI;


Pasalnya, dari seluruh Kementrian / Lembaga yang telah mendapatkan remunerasi, dipastikan  Remunerasi Mahkamah Agung merupakan yang terkecil dari semuanya, sudah kecil ditambah lagi hanya dibayarkan 70% saja. Padahal Remunerasi Mahkamah Agung merupakan satu dari 3 Lembaga yang pertama menerima Remunerasi dan yang terkecil dan hanya 70% dari ketiganya yaitu Departemen Keuangan dan BPK, Ironis memang.


Tahun 2013 Remunerasi Mahkamah Agung untuk pertama kalinya sudah mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang merupakan predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan K/L. Jadi selain alasan-alasan diatas, alasan yang paling bisa dipertimbangkan adalah sudah meraih Predikat WTP dan bahkan K/L yang menyerap anggaran terbaik dari seluruh K/L lainnya.
Sebagai Lembaga Judikatif tertinggi, sudah layak para Pegawai  Mahkamah Agungdan 4 peradilan dibawahnya layak mendapatkan PENYESUAIAN Remunerasi demi terciptanya Peradilan yang Agung dan modern.
Semoga dengan akan adanya penyesuaian Remunerasi Mahkamah Agung maka Kesejahteraan Pegawai bisa berjalan dengan bauk
Amin ;-)
 http://www.idsurvei.com/survei/rubenpanjaitan/.

Kamis, 10 Oktober 2013

Harapan Perbaikan Remunerasi Mahkamah Agung RI 2014

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA


download ]

Kepastian Kenaikan Remunerasi Mahkamah Agung RI Tahun 2014 masih dinantikan oleh keluarga besar Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasalnya, dari seluruh Kementrian / Lembaga yang telah mendapatkan remunerasi, dipastikan  Remunerasi Mahkamah Agung merupakan yang terkecil dari semuanya, sudah kecil ditambah lagi hanya dibayarkan 70% saja. Padahal Remunerasi Mahkamah Agung merupakan satu dari 3 Lembaga yang pertama menerima Remunerasi dan yang terkecil dan hanya 70% dari ketiganya yaitu Departemen Keuangan dan BPK, Ironis memang.


Tahun 2013 Remunerasi Mahkamah Agung untuk pertama kalinya sudah mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang merupakan predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan K/L. Jadi selain alasan-alasan diatas, alasan yang paling bisa dipertimbangkan adalah sudah meraih Predikat WTP dan bahkan K/L yang menyerap anggaran terbaik dari seluruh K/L lainnya.

Sebagai Lembaga Judikatif tertinggi, sudah layak para Pegawai  Mahkamah Agungdan 4 peradilan dibawahnya layak mendapatkan kenaikan Remunerasi demi terciptanya Peradilan yang Agung.

 http://www.idsurvei.com/survei/rubenpanjaitan/.

Amin ;-)



Sabtu, 27 Juli 2013

Reformasi Seragam Mahkamah Agung Republik Indonesia.

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA


download ]
Mungkin seragam perlu direformasi, sebagaimana Hendarman Supandji lakukan di BPN. Perlukah seragam di rubah agar lebih berwibawa n disegani baik PDH pimpinan s.d Staf. Jaksa, TNI/POLRI, Lapas, sekarang BPN. Agar di setiap jajaran dari Atas ke bawah tidak berwarna pelangi. N berpakaian dpt lebih rapi tdk ada Pakaian yg dikeluarkan dari pinggang, krna jika sdh dibuat gagah tdk cocok pakaian tdk dimasukan di pinggang. Yg non pegawai pun dpt dibedakan sehingga tdk terjadi calo2 yg merusak instansi.
Contoh: Balok, Kriting, Bintang sdh sering dipakai, Bagaimana jika Wajik = Gol II, Jambu= Gol. III, Bintang Gol IV. Hakim ditambah Cakra, PP/JS ditambah timbangan, di kerah baju. Adm dikasih rantai/gelang2 dikerahnya. Krna sekarang diperhatikan terjadi warna warni setiap harinya "========
Itulah salah satu pendapat seorang teman di Media Sosial Facebook. Itu sangat tepat sekali, Jangankan dari Pusat sampai kedaerah, jangankan antar Pengadilan, dalam satu pengadilanpun warna seragamnya Pelangi alias warna warni seperti tidak ada aturannya.
Pernah masyarakat bertanya kepada teman saya, " Pak, sebenarnya warna seragam dinas pengadilan itu warna apa?". Sikawan diam sejenak. ntah diam karena gak tau atau bagaimana. dan seketika dia menjawab " ya hijaulah pak, kek mana dikasih bakalnya, ya kek gitulah warnanya yang penting hijau-hijau gitulah pak.


Aneh bukan? Bahkan mereka menganggap para Honorer itu adalah pegawai, maklumlah karena tidak ada bedanya, sama-sama hijau, sama-sama punya logo dan nama satker di Baju, sama-sama gak punya ID Card. Hajab kita.
  1. Apakah Mahkamah Agung gak sanggup membuat seragam dinas yang bisa seragam dari pusat kedaerah, toh ada anggarannya.
     Semoga kedepan lebih baik dan ada perubahan, agar masyarakat tau Apa itu Mahkamah Agung, Apa itu Pengadilan Negeri, Apa itu Pengadilan Tinggi.
    Perlu SDM-SDM master Management di bagian Kesekretariatan agar visi dan misi managementnya lebih briliant dari para MH. Wajar donk lebih briliant karena mereka sudah Master di Management, kalau di Perkara paslah Master Hukum.
    Semoga bermanfaat ;_)

 http://www.idsurvei.com/survei/rubenpanjaitan/.

Selasa, 25 Juni 2013

Komentar-komentar tentang Remunerasi Mahkamah Agug 2013

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA


download ]

Apa saja komentar-komentar Warga Peradilan setelah dipastikan tidak ada perubahan kenaikan remunerasi Mahkamah Agung RI 2013 ini? ada yang tetap optimis itu hanya penundaan, ada yang sedikit munafik dan macam sebagainya. berikut ada beberapa kutipan dari teman-teman warga KWP.

RSD "
Pada heboh aja nich soal remun...syukuri aja apa yg ada sekarang...ada orng yg bekerja seharian cuma dapat paling besar 5rb,nah kita sebulan paling kurang dapat 3jtan...msh mau bersungut2 juga...jgn liat yg diatas tp liat yg dibawah...ok mbak bro...."
FT"
RIP (Rest In Peace) REMUNerasi
THE END rEMUn
fin MuMUN
RRK"
Bagaimana suasana kerja bisa kondusif kalau ada kesenjangan seperti langit dan bumi?
Pada rapat koordinasi penyusunan alokasi penambahan belanja pegawai yang dilaksanakan tggl 23-24 juni 2013 di Hotel Mercure Ancol disampaikan bhw alokasi APBN-P untuk MA sebesar 1,9T digunakan untuk memenuhi kebutuhan tunjangan hakim dan hakim adhoc sesuai PP 94 -2012. Untuk Pegawai non hakim peningkatan remunerasi belum berhasil diperjuangkan dalam APBN-P 2013, dan akan diperjuangkan kembali di APBN 2014...

Selamat menunggu dan berdoa... :-)
SMB"
Kenapa harus depresi? Tidak kah harus bersyukur atas apapun yg diberi? Sy perhatikan terlalu byk org2 yg berteriak kenaikan remun. Instropeksi diri masing2, sdh patutkah? Sy msh byk melihat byk teriak kenaikan akan tetapi kinerja yg diberikan pas-pasan saja atau bahkan nolll...jika mau mendpt lebih, ya berikan yg lebih dahulu tp jika tdk ya jgn terlalu muluk u/ berteriak naik.
 Mari kita ambil khikmahnya kawan-kawan.
Tetap semangat :-)
 
 
 
 

Nasib Remunerasi Mahkamah Agung 2013

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA


download ]


Nasib Naiknya Remunerasi Mahkamah Agung 2013 yang digembor-gemborkan Pejabat Teras Mahkamah Agung yang Notabene katanya diperjuangkan kandas ditengah jalan. Kemaren ada yang menyatakan DPR sudah setuju, Menteri Keuangan Juga, Presiden Juga udah, Tinggal Nunggu PP nya tinggal nunggu Surat Edarannya.
Konon, Para Peagawai Non Hakim Mahkamah Agung RI dan 4 Peradilan dibawahnya sangat antusias dan bersemangat dalam bekerja sehingga menghasilkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Kini, setelah APBN-P 2013 disahkan oleh DPR RI malah adanya pemotongan Anggaran MA dari Rp.5,3259 T menjadi Rp.5,1794 T sehingga Minus Rp.147,4 miliar  dan semuanyapun mengelus dada tanda sedikit kecewa. Sabarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :-)

Hampir semua dikenakan pemotongan anggaran. Hanya ada beberapa yang ditambahkan anggarannya yaitu :
  • Kementrian Kebudayaan dan Pendidikan bertambah Rp.6,091 T
  • Kementrian Agama bertambah Rp.1,442 T
  • Kementrian Sosial bertambah Rp.728,8 M
  • Badan Pengawas Pemilu bertambah Rp.1 T untuk anggaran tahapan pelaksanaan Pemilu 2014
Sumber ini saya dapat dari kementrian keuangan. Mau hasil lengkapnya? silahkan download disini>>>
Dan kini merekapun mengatakan sabar, mudah-mudahan di 2014 akan terwujud.
Buat yang sinis akan kenaikan itu, tertawalah mereka dan buat mereka yang berharap banyak hanya bisa mengelus dada.


Mari kita doakan bersama-sama.

Semoga bermanfaat.

Rabu, 19 Juni 2013

Kejelasan Remunerasi Mahkamah Agung 2013

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA


download ]

Galau, bisa saja disebut seperti itu buat hampir semua Warga Peradilan di Seluruh Indonesia, :
  1. Peradilan Umum
  2. Peradilan Agama
  3. Peradilan TUN
  4. dan Peradilan Militer.
Kenapa galau? mungkin karena kejelasan naik atau tidaknya  Remunerasi Mahkamah Agung 2013 ini.
Sebagian menyakini tahun 2013 ini dipastikan tidak naik, sebagian kecil masih optimis walau dibalik keoptimisan itu masih ada sedikit pesimis, hahahha.

Ketok palu APBN-P sudah kelar diketok, dan belum ada pastinya anggaran MA ada perubahan atau tidak, mungkin info A1 harus dari orang-orang yang memang berkompeten dibidangnya dan saat ini masih wait and see alias lotot-melotot.

Just info, pagu Defenitif Mhkamah Agung tahun 2013 untuk anggaran 2013 ini mencapai Rp 5,320 triliun dan diperkirakan untuk pengeluaran sudah melebihi anggaran tersebut, sehingga MA mengajukan dana tambahan di APBN-P 2013 ini sebesar  Rp 4,199 triliun.

Pertanyaannya : APAKAH DALAM  Rp 4,199 triliun SUDAH INCLUDE REMON 2013?

Mari berhitung. Anggap saja Pegawai Non-Hakim di MA itu ada sebanya 35 Ribu Pegawai. Perhitungan kasar rata-rata 4 x lipat kita buat Rp.8.000.000,- maka dana tambahan yang diperlukan adalah :

35.000 x Rp.8000.000,- = Rp.280 M x 12 = 3,36 T (Setahun).
4,199 T - 3,36 T =  839 M sisanya dan itu untuk untuk tambahan kasar para Panitera Sekretaris yang otomatis lebih besar dapatnya.

Nah, apakah di ACC yang Rp.4,199 T itu.
Siapa yang bisa menjawabnya?

Hanya ulasan pedagang pasar, harap maklum dan semoga bermanfaat :-)
#Tetap semangat Kerja Agan-Aganwati sekalian :-)




Rabu, 29 Mei 2013

Marwah Pengadilan

Jika disurvey ke masyarakat luas khususnya awam, bahkan para PNS sekalipun tentang Pengadilan hasilnya bagaimana?

80 % mereka mengatakan Pengadilan itu adalah Kejaksaan. Hadehhhh, parah :-)
Tanya Kenapa?
  1. Mungkin saja memang pengetahuan umumnya agak cetek.
  2. Mungkin Pengadilan tidak ada power langsung terhadap masyarakat.
  3. Mungkin karena Pengadilan tidak menunjukkan keberadaan mereka di masyarakat. Ini mungkin ya. Mungkin saja.
  Ada Kemungkinan Lain nggak?????

Senin, 20 Mei 2013

Remunerasi Mahkamah Agung 2013

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA


download ]

APBN-P 2013 sudah disahkan, semoga harapan dan asa akan kesejahteraan menjadi kenyataan.

Sekedar Refresh buat teman-teman sekalian biar semangat. Biar semangatlah ya...Tapi Ingat jangan ngutang dulu, hahhahaha....

  • Remunerasi Mahkamah Agung RI pasti akan naik, secara Remunerasi BPS, BPN ajah yang grade 8 alias golongan II-d udah Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  • Yang pasti nominalnya bertambah,.....Amin
  • Mungkin dibayarkan Akhir Juli 2013 sambil rapelan per januari 2013. Amin lagi dah.
  • Mungkin Sekaligus bulan september setelah pemisahan Kepaniteraan dengan Kesekretariatan.
  • Yang Pasti sabar, karena orang sabar disayang TUHAN dan Tetap Semangat Bekerjanya.
  • Ayok semua mengaminkan :-)

Selasa, 14 Mei 2013

Remunerasi Mahkamah Agung 2013

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA


download ]

Senin, 06 Mei 2013

Tabel Remunerasi Mahkamah Agung 2013

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA


download ]

info ini  saya copas bro dari badilag.info.
ini kabar surga yang kembali berhembus buar warga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI.
Silahkan baca dulu gan :

Tunjangan khusus kinerja atau remunerasi buat pegawai Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya akan segera naik.

Hal itu disampaikan Tim Supervisi dari Badan Urusan Administrasi (BUA), saat bersilaturrahim dengan seluruh pegawai PA Nunukan,  di ruang sidang PA Nunukan, Kamis sore (11/4/2013).
Tim supervisi tersebut terdiri dari tiga orang, yaitu Hadi Suharto, S.H., M.H. (Kasub.Bag. Standarisasi Pengadaan Barang II Biro Perlengkapan BUA MA); Kusnadi, S.H., M.H. (Kasub.Bag. Analisa Kebutuhan Barang II Biro Perlengkapan BUA MA); dan Subagyo, B.A. (Kasub.Bag. Rencana Anggaran II Biro Perencanaan dan Organisasi BUA MA).

Atas pertanyaan seorang pegawai,  Tim Supervisi menerangkan bahwa dalam waktu dekat kenaikan tunjangan remunerasi pegawai non-hakim akan segera terwujud.
“Sabar saja. Tidak lama lagi akan segera terealisasi,” ujar Subagyo.
Silaturahim tim supervisi ini dilakukan setelah tim supervisi melakukan peninjauan lokasi pembangunan gedung kantor PA Nunukan dan PN Nunukan di kompleks instansi vertikal  Sedadap, Kab. Nunukan.
Di kantor sewa PA Nunukan, Jl. Tanjung No.1, Nunukan, tim supervisi disambut dengan suka-cita oleh seluruh pegawai PA Nunukan. Di sini tim supervisi sempat melihat-lihat ruang kerja para pegawai, sebelum menuju ruang kerja Ketua PA Nunukan Drs. Rusliansyah, S.H.
“Inilah keadaan kantor sementara PA Nunukan yang  tadinya adalah ruko. Setelah disulap dan disekat-sekat, jadilah kantor ini. Makanya, seperti yang Bapak lihat meja kerja para pegawai saling berhimpitan di kantor yang kecil dan sempit ini,” ujar Ketua PA Nunukan kepada tamunya.
Kemudian dari ruang Ketua PA, para tamu tersebut dipersilakan menuju ruang sidang yang sudah dipenuhi oleh para pegawai untuk bersilaturahim dengan Tim Supervisi.
Acara silaturahim ini dibuka oleh Pansek PA Nunukan Bahrudin A.Md., S.H., M.H. Ketua PA Nunukan dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima  kasih kepada tim supervisi yang telah datang berkunjung ke kantor sewa PA Nunukan, PA  yang terletak di perbatasan Indonesia-Malaysia, di provinsi baru bernama Kalimantan Utara (Kaltara).

Kemudian Ketua PA memperkenalkan satu persatu para pegawai PA Nunukan beserta jabatannya. KPA Nunukan dalam kesempatan silaturahim ini juga berharap kepada tim supervisi agar dapat memfasilitasi dan memperjuangkan kelanjutan pembangunan gedung kantor PA Nunukan tahap III hingga selesai.
Tim supervisi yang diwakili oleh Hadi Suharto dalam perkenalannya sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih karena telah diterima dengan baik di PA Nunukan ini, sembari Beliau memperkenalkan dua orang anggota tim supervisi lainnya.
“Sesuai Surat Tugas Kabiro Perlengkapan, kedatangan tim supervisi ini adalah untuk melakukan peninjauan proyek pembangunan gedung kantor PA Nunukan;  juga tadi telah meninjau PN Nunukan. Kemarin tim supervisi juga telah meninjau PA Tanjung Redeb dan PN Tanjung Redeb, di Berau,”  kata Hadi Suharto menjelaskan maksud kedatangannya.

Tim supervisi juga menjelaskan bahwa dalam waktu dekat pemisahan antara Panitera dan Sekretaris di pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama akan segera diberlakukan sesuai dengan permintaan dari Kementerian PAN.

Usai siliturahim, Tim Supervisi melaksanakan shalat musafir di mushala “Nurul Iman”, di belakang kantor PA Nunukan.
Setelah itu mereka melanjutkan dengan mengunjungi kantor lama PN Nunukan yang dijadikan “rumah dinas” para pegawai PN Nunukan, yang letaknya tidak jauh dari kantor PA Nunukan.

Menjelang waktu maghrib tiba, ketika sang rembulan sudah bersiap kembali ke tempat peraduannya, rombongan tim supervisi beranjak meninggalkan kantor lama PN Nunukan menuju hotel tempat menginap untuk beristirahat sejenak menghilangkan rasa lelah dan penat seharian melaksanakan tugas supervisi.
(tim redaksi jurindomal pa-nnk).

Lain lagi info dari Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Kabar yang beredar dari sana Remun akan di Rapel Per Januari 2013 s/d September 2013 dan dimohon bersabar dan jangan dulu ngutang ke Bank. hahahah, biar enak kali ya pas nerima rapelannya. Amin, semoga tercapai ya mas bro.

Info-info Remunerasi Mahkamah Agung 2013 terus berhembus semriwing, tapi ini bukan buat enak tidur malah melambungkan angan dan asa dimana kesejahteraan akan meningkat.
Wajar donk, sebab buat yang familiar dengan kontrakan, anak kos, angkot maka bisa akan meninggalkan semua itu.
Yang setuju silahkan commen yah.
Kita doakan semoga cepat-cepat terealisasi. :-)

Rabu, 01 Mei 2013

SEMA NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN SEMA NO. 6 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU 1 TAHUN SECARA KOLEKTIF

Kabar Gembira.....
Pembuatan Akte Lahir secara kolektif di Pengadilan Negeri tidak berlaku lagi sejak putusan MA.
Berikut Surat Edaran dari Mahkamah Agung seperti dikutif dari websitenya.
 
Bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif tertanggal 1 Mei 2013.

Yang ditujukan Kepada Yth : Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.


Download :


Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif tertanggal 1 Mei 2013.