> Tahukah Anda?: tabel remunerasi

perbesar

Tampilkan posting dengan label tabel remunerasi. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label tabel remunerasi. Tampilkan semua posting

Senin, 28 April 2014

Draf Terbaru Tabel Remunerasi Mahkamah Agung RI Tahun 2014

Tabel Remunerasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014
SK KMA 128 Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Remunerasu Mahkamah agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

Minggu, 20 April 2014

Remunerasi Mahkamah Agung akan segera di bayarkan.

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA



Remunerasi Mahkamah Agung RI akan segera dicairkan.

inilah berita di https://id.berita.yahoo.com/ma-pembayaran-remunerasi-100-persen-sudah-disetujui-062655235.html.

yang sebagian isinya adalah :

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Ridwan Mansyur mengatakan pembayaran rumenerasi 100 persen untuk pegawai negeri pengadilan sudah disetujui pada 15 April 2014.

"Sudah disetujui pada 15 April, tinggal membahas teknis pembayaran yang akan dibahas 21 atau 24 April 2014 mendatang," kata Ridwan, saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis.

Dengan telah disetujui pembayaran remunerasi ini, Ridwan sangat kecewa dengan beberapa Panitera Pengganti (PP) yang masih melakukan demo dengan mogok sidang.
"Mereka itu tidak sabar, dengan melakukan mogok justru akan memperburuk citra pengadilan setempat," katanya.

Berarti hanya bertambah 30 persen saja yang bertambah. sebelumnya pernah dijanjikan 300 s/d 350 persen. tetapi tidak mengapalah, masih ada angkanya 30 hanya saja dikurangi angka "0".

BERIKUT TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI SEJAK TAHUN 2007 S/D SEKARANG



 Silahkan sesuaikan dengan porsi jabatan dan golongan kawan-kawan.
Jika yang dijanjikan hanya menjadi 100%, maka lihatlah berapa jumlah yang tertera ditabel, maka sebesar itulah seratus persennya.


Kamis, 17 April 2014

MENGAPA REMUNERASI PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014

SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA



HARUS DITATA ULANG?

Bom waktu itu akhirnya meledak. Sejak kemarin, ratusan pegawai pengadilan di berbagai wilayah melakukan aksi mogok kerja. Mereka menuntut adanya peningkatan kesejahteraan. Konkretnya: mereka menuntut agar remunerasi atau tunjangan khusus kinerja untuk pegawai pengadilan ditata ulang.
Meledaknya bom waktu itu sesungguhnya tidak terlalu mengagetkan. Jika kita tengok ke belakang, hasrat untuk meningkatkan perolehan tunjangan kinerja di Mahkamah Agung (MA) sudah muncul cukup lama. Sejak empat tahun silam, hasrat itu muncul dari pimpinan maupun pegawai MA, disertai dengan langkah-langkah nyata, namun faktanya hingga kini hasilnya masih diliputi tanda tanya.

Remunerasi untuk aparatur MA dan badan peradilan di bawahnya mulai diberlakukan pada 1 September 2007, berdasarkan Perpres No. 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dan Keputusan Ketua MA No. 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Mengacu kepada dua peraturan itu, tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai MA dibayarkan 70 persen, sebelum adanya penilaian lebih lanjut dari Tim Kerja Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di MA dan badan peradilan di bawahnya.

Remunerasi memang satu paket dengan reformasi birokrasi. Bersama Kemenkeu dan BPK, MA ditetapkan sebagai proyek percontohan (pilot project) reformasi birokrasi nasional. Sebagai imbalannya, para hakim dan pegawai MA berhak memperoleh tunjangan khusus kinerja alias remunerasi. Hanya, dari segi nominal, remunerasi yang diterima pegawai MA jauh lebih kecil ketimbang remunerasi yang diterima pegawai Kemenkeu, meskipun sama-sama jadi pilot project reformasi birokrasi. Pegawai golongan III/a, misalnya, di MA hanya mendapat remunerasi Rp 1,5 juta, sedangkan di Kemenkeu memperoleh hampir Rp 10 juta. Di samping itu, saat itu pencairan remunerasi ke rekening pegawai MA juga serba tak tentu. Kadang tiga bulan sekali; kadang lebih lama dari itu.

Sejak ditetapkan sebagai proyek percontohan reformasi birokrasi, nyata sekali, MA berbenah dalam banyak hal, melalui strategi Quick Wins hingga pencanangan program-program prioritas pembaruan peradilan. Artinya, perubahan tidak hanya terjadi pada pengetatan jam masuk dan pulang kerja, dengan memberikan sanksi kepada pegawai yang terlambat masuk dan pulang lebih awal. Setelah berbenah dalam berbagai aspek, MA pun berupaya menuntut haknya agar diberikan peningkatan remunerasi.
Pada tahun 2010, ketika MA mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Balikpapan, persoalan peningkatan remunerasi dijadikan salah satu topik pembahasan utama. Saat itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) E.E. Mangindaan memberi lampu hijau: remunerasi di MA bisa dinaikkan jika reformasi birokrasi di MA mengalami peningkatan. Di forum Rakernas itu, Menpan membeberkan sejauhmana pencapaian reformasi birokrasi di MA, sembari menyampaikan fase baru reformasi birokrasi atau biasa disebut dengan reformasi birokrasi gelombang kedua.
Di Jakarta, ketika MA menyelenggarakan Rakernas Akbar tahun 2011, lagi-lagi persoalan peningkatan remunerasi kembali mencuat. Tidak hanya itu, pimpinan MA juga berbagai kegelisahan soal minimnya anggaran MA. Tidak bisa lain, MA perlu memiliki kemandirian anggaran. Konkretnya, tiap tahun, MA harus mendapat alokasi anggaran minimal 1 persen dari total APBN. Di forum itu, seorang pimpinan BPK menyoroti pelaporan keuangan di MA, yang menurutnya, masih jauh dari harapan. Hingga ujung tahun 2011, peningkatan remunerasi masih jadi mimpi.

Awal tahun 2012, MA berganti nahkoda. YM Harifin Tumpa pensiun, dan YM Hatta Ali terpilih sebagai Ketua MA. Persis setelah terpilih, YM Hatta Ali mengumandangkan program 100 hari-nya. Satu di antaranya adalah mengenai peningkatan kesejahteraan aparat peradilan, dengan cara meningkatkan remunerasi 100 persen untuk hakim dan pegawai. ‘Janji’ Ketua MA itu selaras dengan aspirasi para hakim yang saat itu gencar memperjuangkan hak-hak mereka selaku pejabat negara.
Ketika MA mengadakan Rakernas di Manado tahun 2012, sebagian keinginan Ketua MA itu terpenuhi, namun sebagian lainnya tidak. Persis menjelang penutupan Rakernas itu, Ketua MA mengumumkan bahwa Presiden RI baru saja menandatangani PP 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. Dampaknya, penghasilan hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding terdongkrak tinggi. Sebaliknya, penghasilan hakim agung dan pegawai MA serta badan peradilan di bawahnya tetap tidak berubah.
Dalam pidatonya kala itu, Ketua MA mengatakan bahwa prioritas berikutnya adalah peningkatan tunjangan jabatan hakim agung, dan setelah itu, barulah peningkatan remunerasi pegawai MA.
Pada tahun 2012 pula, MA makin menggencarkan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan kemudian dinilai oleh Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance). Tim yang bertanggung jawab kepada Wakil Presiden RI itu bertugas menilai pencapaian

reformasi birokrasi di MA dan badan peradilan di bawahnya. Ada delapan wilayah yang dijadikan sampel, ditambah satuan kerja di pusat. Parameter penilaiannya adalah delapan area reformasi birokrasi. Hasilnya, MA memperoleh skor 71, dari rentang skor 0-100.

Tahun 2013, ketika para hakim tingkat pertama dan tingkat banding mulai menikmati tunjangan jabatannya yang melonjak tinggi, aparatur peradilan non-hakim harus berjibaku dengan Penilaian Mandiri Pelaksnaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Berbeda dengan penilaian yang dilakukan oleh Tim Quality Assurance, kali ini penilaian dilakukan sendiri oleh MA, dengan mengacu kepada pedoman PMPRB yang sudah ada. Hasilnya, MA memperoleh skor 96, dari kemungkina skor maksimal 100.
Hasil PMPRB itu kemudian diverifikasi oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi yang dibentuk Wakil Presiden RI. Hingga kini, hasil verifikasi itu belum diumumkan. Hasil penilaian itu menentukan prosentase remunerasi pegawai MA: apakah tetap seperti sekarang atau dinaikkan.
Lantas, mengapa kekecewaan para pegawai pengadilan kini mencapai puncaknya, hingga mereka melakukan aksi mogok kerja?
Sesungguhnya, yang dikehendaki aparatur peradilan non-hakim saat ini ialah adanya penataan ulang remunerasi di MA, bukan sekadar peningkatan prosentasenya yang bergantung pada hasil penilaian dari Tim Penilai Reformasi Birokrasi.


Penataan ulang itu perlu, bahkan harus dilakukan, karena:

1. Tabel beserta grade dan nonimal remunerasi yang berlaku sejak tahun 2007 sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang.


Mengacu kepada Perpres 19/2008 dan SK KMA 70/2008, remunerasi tertinggi diberikan kepada Ketua MA, lalu di bawahnya berturut-turut adalah Wakil Ketua MA, Ketua Muda (kini Ketua Kamar), Hakim Agung, Sekretaris MA, Dirjen dan pejabat eselon I lainnya, dan seterusnya ke bawah. Berdasarkan dua peraturan itu, para hakim di tingkat pertama dan tingkat banding juga berhak menerima remunerasi.
Ketua MA adalah pejabat tinggi negara setingkat Presiden RI. Wakil Ketua MA, Ketua Kamar, dan Hakim Agung juga pejabat negara. Mereka sudah tidak seharusnya mendapat remunerasi. Hak yang mestinya mereka terima adalah tunjangan jabatan selaku pejabat negara, bukan tunjangan khusus kinerja layaknya PNS. Analoginya, apakah Presiden RI, para menteri dan anggota DPR menerima remunerasi? Tidak, kan?

Sejak terbitnya PP 94/2012, hakim tingkat pertama dan tingkat banding sudah resmi tidak lagi menerima remunerasi. Sebagai pejabat negara, hak yang mereka terima adalah tunjangan jabatan selaku pejabat negara, bukan tunjangan khusus kinerja layaknya PNS. Dan, itu sudah sangat tepat.
Nah, dengan kondisi demikian, perlu segera dilakukan penataan ulang remunerasi di MA dan badan peradilan di bawahnya. Jika hakim tingkat pertama dan tingkat banding sudah tidak lagi menerima remunerasi, maka para hakim agung—termasuk pimpinan MA—mestinya juga tidak lagi menerima remunerasi. Agar tidak ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, secara simultan, hendaknya penataan ulang remunerasi pegawai dibarengkan dengan peningkatan tunjangan jabatan hakim agung.
Jika remunerasi pegawai MA ditata ulang, maka grade tertinggi penerima remunerasi tidak lagi Ketua MA, melainkan Sekretaris MA. Dengan begitu, otomatis grade pegawai di bawahnya akan ikut terkatrol. Jika sebelumnya ada di grade 12, misalnya, bisa naik ke grade 8. Imbasnya, nominal remunerasi pun ikut naik, meski prosentasenya masih 70 persen.

2. Adanya kesenjangan remunerasi yang terlampau jauh dengan Kemenkeu

Sebagaimana disinggung di atas, walaupun sama-sama menjadi proyek percontohan reformasi birokrasi, perlakuan penyelenggara negara terhadap Kemenkeu dan MA seperti anak kandung dan anak tiri. Dibandingkan dengan remunerasi pegawai BPK, remunerasi pegawai MA juga kalah nominal.
Sejatinya, ditetapkannya MA, Kemenkeu dan BPK sebagai proyek percontohan reformasi birokrasi dan kemudian dinyatakan berhak menerima remunerasi bukanlah tanpa alasan yang kuat. Mantan Kemenpan RB dan mantan Ketua Komisi II EE Mangindaan pernah mengungkapkan, ketiga kementerian/lembaga itu dipilih dengan pertimbangan, Kemenkeu merupakan pengelola keuangan, BPK merupakan pemeriksa keuangan dan MA adalah penegak hukum. Ketiga institusi ini diharapkan mampu menjadi pemicu reformasi birokrasi di institusi-institusi lainnya, baik di pusat maupun daerah.

Sayangnya, hingga kini, sama sekali tidak jelas: Apa dasar pertimbangan pihak eksekutif dan legislatif menetapkan remunerasi pegawai MA berkali-kali lipat di bawah remunerasi pegawai Kemenkeu?
Jika memang pertimbangannya adalah Kemenkeu bertugas menghasilkan dan mengelola uang negara, maka seharusnya pihak legislatif dan eksekutif juga tidak boleh menafikan konsensus para pendiri negara (founding fathers) ini yang sudah tercantum secara eksplisisit di dalam konstitusi, bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan benteng terakhir pencari keadilan tidak lain adalah pengadilan, yang saat ini berada satu atap di bawah MA.

Jika memang Kemenkeu dianggap telah berhasil melakukan reformasi birokrasi, apakah selama ini MA tidak punya keberhasilan-keberhasilan yang nyata dalam melaksanakan reformasi birokrasi?
Akhir tahun lalu, berdasarkan survei KPK, MA berhasil menjadi lembaga nomor satu dalam hal integritas sektor publik untuk kategori instansi vertikal. Itu bukan survei main-main, sebab yang menyelenggarakannya adalah KPK—lembaga antirasuah yang disegani di negeri ini. Apakah itu bukan prestasi di bidang reformasi birokrasi?

Soal keterbukaan informasi, MA sudah mempeloporinya sejak tahun 2007 dengan dikeluarkannya SK Ketua MA Nomor 144/2007, bahkan sebelum adanya UU Keterbukaan Informasi Publik. Saat ini seluruh pengadilan di bawah MA, yang jumlahnya tidak kurang dari 800, sudah punya website. Pelayanan publik melalui meja informasi juga tersedia. Awak media bebas meliput persidangan, jika memang sidang itu terbuka untuk umum, bahkan kadang secara live atau real time—sesuatu yang di Amerika, negeri yang dianggap paling demokratis sejagad, masih tabu dan tidak dibolehkan. Apakah itu bukan progress reformasi birokrasi?
Masih soal keterbukaan informasi, kini publik dapat mengakses ratusan ribu putusan pengadilan melalui situs Direktori Putusan dan situs-situs pengadilan. Hingga akhir Desember 2013, putusan yang terpublikasikan berjumlah 685.406. Jumlah ini, berdasarkan catatan Kepaniteraan MA, merupakan rekor dunia. Ketika jumlah publikasi putusan baru mencapai 22.437 pada bulan Maret 2011, Sebastian Pompe—akademisi asal Belanda yang dulu sangat kritis kepada MA—dibuat takjub, dan mengungkapkan kesan jujurnya di The Jakarta Post, 29 Maret 2011. Ia mengatakan, jumlah putusan yang terpublikasikan di Direktori Putusan lebih banyak dari putusan Amerika, Belanda, dan Australia dalam sepuluh tahun terakhir, atau lebih banyak dibandingkan putusan Amerika Serikat yang dipublikasikan dalam seratus tahun terakhir. Lantas, apa yang akan dikatakan Pompe saat ini dengan jumlah publikasi putusan mencapai 685.406? Apakah itu bukan prestasi MA dalam bidang reformasi birokrasi, bahkan prestasi MA di level dunia?

Soal pengawasan, bisa jadi MA adalah lembaga negara yang paling ketat melakukan pengawasan terhadap aparaturnya. Selain ada pengawasan internal yang dijalankan Badan Pengawasan MA dan pengadilan-pengadilan tingkat banding yang menjadi kawal depan MA di daerah, juga ada pengawasan eksternal yang dilakukan Komisi Yudisial (KY). Setiap triwulan, Badan Pengawasan mengumumkan secara terbuka berapa aparat peradilan yang kena hukuman disiplin, dan apa jenis hukumannya. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) juga dibentuk MA dan KY jika ada hakim yang terindikasi kuat telah melanggar kode etik. Sidang MKH boleh diliput media massa secara luas. Apakah ada, institusi di luar MA, yang begitu ketat pengawasannya, dan begitu transparannya dalam hal menjatuhkan hukuman disiplin kepada aparatnya? Apakah Kemenkeu seketat dan setransparan MA dalam hal-hal seperti ini?
Bagaimana dengan laporan keuangan? Seperti halnya Kemenkeu, laporan keuangan MA kini mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Itu adalah opini tertinggi dari BPK, di atas disclaimer dan WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Tidak hanya itu, dalam hal LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), MA juga jadi contoh bagi kementerian/lembaga lain. Dari segi jumlah dan prosentase, pejabat MA dan badan peradilan di bawahnya-lah yang saat ini paling patuh melaporkan harta kekayaannya menggunakan LHKPN, dan kemudian diverifikasi oleh KPK. Hingga akhir tahun 2013, dari 11.559 pejabat MA dan badan peradilan di bawahnya yang wajib lapor, ternyata yang telah melaporkan LHKPN berjumlah 10.051 orang atau 88 persen. Silakan bandingkan dengan yang lain. Sekali lagi, apakah itu bukan prestasi di bidang reformasi birokrasi?
Nah, dengan segudang prestasi itu, juga dengan pertimbangan bahwa negara ini adalah negara hukum dan MA adalah salah satu proyek reformasi birokrasi, apakah tidak pantas jika MA menuntut agar pihak eksekutif dan legislatif melakukan penataan ulang terhadap remunerasi pegawai MA, dengan menjadikan Kemenkeu sebagai acuan?

3. Disalip oleh kementerian/lembaga lain
Satu lagi alasan mengapa remunerasi pegawai MA perlu ditata ulang ialah adanya fakta bahwa saat ini nominal remunerasi pegawai MA telah disalip oleh pegawai dari kementerian/lembaga lain, yang pada tahun-tahun belakangan ini juga ditetapkan sebagai penerima remunerasi.
Seorang pegawai golongan II di sebuah pengadilan bercerita, sebulan ia hanya menerima remunerasi Rp 1 jutaan, sedangkan rekannya sesama pegawai golongan II yang bekerja di sebuah kementerian menerima lebih dari Rp 2 juta sebulan.

Jelas, ini adalah kejanggalan yang nyata. MA yang dijadikan pilot project reformasi birokrasi mestinya diberi hak yang lebih, karena MA juga dibebani kewajiban yang lebih. Sedari awal, MA diplot untuk jadi role model proyek akbar di negara ini bernama reformasi birokrasi, bersama dengan Kemekeu dan BPK. Dengan plot itu, MA harus bergerak lebih cepat, lebih massif, dan lebih berhasil.
Lantas, wajarkah remunerasi pegawai MA disalip jumlahnya oleh remunerasi pegawai kementerian/lembaga lain yang baru saja melaksanakan reformasi birokrasi? Tidak pantaskah kalau kemudian pimpinan dan pegawai MA menghendaki adanya penataan ulang remunerasi di MA?
Jadi, itulah tiga alasan utama, mengapa remunerasi pegawai MA dan badan peradilan di bawahnya harus ditata ulang. Tentu, di luar tiga itu, ada alasan-alasan lain yang sifatnya internal, seperti terlalu jauhnya selisih penghasilan antara hakim dan pegawai di pengadilan saat ini.
Dengan begitu gamblangnya latar belakang persoalan ini, juga dengan mempertimbangkan situasi di lapangan yang begitu mengkhawatirkan, tidak boleh tidak, penyelenggara negara yang bertanggungjawab terhadap persoalan reformasi birokrasi dan remunerasi harus segera memberi respons.

Pihak legislatif, dalam hal ini Komisi III DPR, tidak boleh menganggap remeh persoalan ini. Usulan revisi anggaran dari MA dalam rangka penataan ulang remunerasi harus direspons positif.
Pihak eksekutif, dalam hal ini Kemenkeu, Kemenpan RB dan Presiden RI, juga harus memberi jalan bagi MA untuk menata ulang remunerasi pegawainya. Usulan yang telah disampaikan pimpinan MA hendaknya jangan dipandang sebelah mata. Setelah mencermati usulan itu dan membahasnya dengan pihak MA, pihak eksekutif perlu segera mengeluarkan payung hukum sebagai pengganti Perpres No. 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Jika tuntutan ini tidak dipenuhi dalam waktu dekat, bukan tidak mungkin, bom waktu yang sudah meledak sekarang akan meledak lebih dahsyat lagi.
Jakarta, 17 April 2014

Sumber :
Herman Hasyim mengunggah file di grup RENCANA PESERTA AKSI PEJABAT DAN PEGAWAI YUDIKATIF INDONESIA.
 Semoga Bermanfaat :-)


Senin, 14 April 2014

“Bola Salju” Bergulir dari Luwuk



Menjelang dua tahun sejak terbitnya PP Nomor 94 Tahun 2012 kenaikan tunjangan remunerasi yang begitu dinanti oleh segenap Pegawai Mahkamah Agung di seluruh penjuru tanah air sebagaimana yang dijanjikan oleh Para Petinggi Mahkamah Agung ternyata tak kunjung terealisasi. 

Berbagai alasan yang dikemukakan ternyata saling kontradiktif satu dengan yang lain, tidak ada kejelasan. Ada yang mengatakan bahwa hambatannya karena alokasi anggaran dalam APBN 2014 tidak memadai untuk melakukan pembayaran. Ada yang mengatakan bahwa remunerasi terkendala pada persoalan grading jabatan yang harus mengacu pada ketentuan baru yang ditetapkan oleh Kemenpan – RB sehingga grading yang sudah diajukan sebelumnya terpaksa harus di rombak ulang. Ada pula yang mengatakan bahwa besaran remunerasi pegawai Mahkamah Agung belum memenuhi syarat untuk ditinjau ulang sebagaimana halnya BPK. 

Singkatnya mungkin dapat disimpulkan bahwa masih banyak persoalan yang membelit, sehingga kenaikan remunerasi sampai detik ini belum dapat direalisasikan.
Padahal yang diharapkan oleh pegawai Mahkamah Agung pada dasarnya bukanlah kenaikan tunjangan remunerasi dengan besaran yang fantastis (sebagaimana yang pernah di ekspos media mencapai 3 s.d 4 kali lipat menyesuaikan dengan besaran tunjangan hakim) tetapi sekedar penyesuaian dengan besaran tunjangan remunerasi sebagaimana yang diterima oleh pegawai yang ada di Lembaga atau Kementerian yang lain.

Jika merujuk pada data inflasi sejak tahun 2007 sampai Maret 2014, maka sejak pertama kali diterima hingga saat ini (September 2007 s/d Maret 2014), besaran remunerasi yang diterima oleh pegawai Mahkamah Agung nilai rillnya sudah tertekan inflasi dengan total akumulasi paling sedikitnya 50 %. Sehingga sebagai contoh misalnya : nominal remunerasi Rp. 1.225.000,- yang diterima oleh staf non jabatan golongan III/a pada tahun 2007 secara riil hanya setara dengan Rp. 612.500,- yang ia terima di tahun 2014 dengan nominal yang sama. Khususnya bagi mereka yang di tempatkan bertugas di daerah-daerah terpencil dimana biaya kebutuhan pokok dan transportasi menjadi jauh lebih mahal, maka daya beli tentunya akan semakin melemah. Padahal seiring dengan digulirkannya agenda reformasi birokrasi beberapa tahun lalu, tugas pokok dan beban kerja pegawai Pengadilan menjadi semakin kompleks, begitu pula pengawasan menjadi semakin ketat dan melekat.

Berbagai tugas maupun aplikasi dalam tataran teknis yang mendukung pekerjaan dan menjadi kunci penilaian Reformasi Birokrasi mulai dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), SIADPA, Komdanas, SIKEP, Direktori Putusan dan masih banyak lagi yang lainnya, seolah menjadi pecut pimpinan yang siap dicambukkan kepada siapa saja bawahan yang tidak fokus, dengan suatu target “…WTP harus dipertahankan…”. Meski disadari atau tidak oleh para penentu kebijakan, bahwa yang berada dibelakang layar memastikan sistem berfungsi secara optimal sesuai peruntukannya adalah para pegawai Pengadilan non Hakim tersebut. Tanpa peran mereka mustahil roda organisasi dapat berputar tetap pada porosnya.

Semua pegawai Pengadilan baik di Kepaniteraan maupun Kesekretariatan tentunya bersepakat bahwa WTP dan semua prestasi yang sudah dicapai dengan susah payah harus dipertahankan. Itu harga mati. Namun pertanyaan kemudian yang timbul, dapatkah mereka berkonsentrasi melakukan tugas-tugas di tengah ketidakjelasan nasib mereka ? Dapatkah mereka menfokuskan diri mengerahkan seluruh potensi tenaga dan fikiran di tengah mereka dihantui kekhawatiran tidak tercukupinya sandang, pangan dan papan untuk keluarga ?

Kalau ada yang mengkritisi, bahwa tuntutan kenaikan remunerasi pegawai Mahkamah Agung non hakim menunjukkan ketidakpekaan mereka terhadap kondisi kekinian bangsa yang mayoritas didominasi oleh masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan dan pengangguran, maka jawabannya menurut hemat penulis itu lain persoalan. 

Remunerasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan clean government and good governance . Sementara :

“Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa : “ pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya”. Sebagai wujud komitmen nasional untuk melakukan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama…”

Berdasarkan sumber ini dapat digarisbawahi beberapa hal penting terkait Reformasi Birokrasi, yaitu : 1). Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lain, sehingga termasuk di dalamnya : pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum, 2). Reformasi Birokrasi adalah Prioritas utama, sebagaimana dituangkan lebih lanjut dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJPM Nasional 2010-2014.

Dengan demikian menurut hemat penulis, tuntutan pegawai Mahkamah Agung dan Pengadilan seluruh Indonesia justru berkorelasi dengan upaya meniscayakan pembangunan di bidang lainnya utamanya pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka melepaskan rakyat dari lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty). 

Logikanya adalah, bagaimana mungkin pemerintah dapat melangkah pada suatu agenda yang jauh lebih besar mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir tingkat pengangguran jika apa yang menjadi prioritas utama saja tidak terlaksana secara optimal. Remunerasi sebagai salah satu elemen penting Reformasi Birokrasi seharusnya dikokohkan terlebih dahulu sebelum melangkah pada penyelesaian persoalan berikutnya.

Sedikit merunut kebelakang, sekedar menyegarkan kembali ingatan kita bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu Pilot Project Reformasi Birokrasi (selain Depkeu, dan BPK) berdasarkan Peraturan Meneg PAN Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Ketiganya diletakkan dalam skala prioritas pertama meskipun pada kenyataannya besaran remunerasi pegawai Mahkamah Agung ketika itu jauh berada di bawah Kemenkeu maupun BPK. Sehingga terkait dengan agenda Reformasi Birokrasi praktis pegawai Mahkamah Agung bekerja dibawah tekanan yang jauh lebih berat dibandingkan pegawai Kemenkeu maupun BPK. 

Namun ujian itu dapat dilalui setahap demi setahap sampai pada akhirnya Mahkamah Agung dapat meraih opini WTP pada tahun 2012 dengan jumlah satuan kerja mencapai 1.633 satker. Coba bandingkan dengan Kementerian Keuangan dengan jumlah satuan kerja 1.073 satker, dan BPK yang hanya sejumlah 32 satker. Jika seandainya jumlah satker Mahkamah Agung hanya sejumlah yang dimiliki oleh BPK atau bahkan Kemenkeu, bukan mustahil opini WTP maupun berbagai penilaian Reformasi Birokrasi dapat dicapai jauh lebih awal. 

Asumsi yang kemudian timbul adalah, jika Mahkamah Agung merupakan prioritas pertama pemberian remunerasi sebagai konsekuensi pelaksanaan reformasi birokrasi (rumpun penegak hukum) mengapa peninjauan kembali besaran remunerasinya tidak menjadi prioritas ? Justru yang menjadi prioritas untuk ditinjau ulang adalah BPK yang hanya berjumlah 32 satker itu ? Menurut hemat penulis ini adalah suatu perbandingan yang tidak proporsional dan mencederai rasa keadilan bagi para pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di seluruh penjuru tanah air.

Oleh karena itu masyarakat tidak perlu terheran-heran jika ini akan menjadi pemicu gelombang protes besar-besaran pegawai Mahkamah Agung dan Pengadilan di seluruh penjuru tanah air, sebab ini sudah merupakan suatu wujud diskriminasi dalam tataran lembaga yang terjadi secara terang benderang. Sayangnya, pegawai Mahkamah Agung tidak punya corong maupun saluran untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka di tingkat pusat, sebagaimana halnya para hakim yang memiliki Komisi Yudisial (KY) yang senantiasa memperjuangkan nasib dan kepentingan mereka. 

Sehingga satu-satunya upaya yang dapat dilakukan oleh pegawai Mahkamah Agung dan Pengadilan adalah gerakan yang berawal dari akar rumput (grass root), yang dimotori oleh para pegawai pengadilan dari daerah Luwuk yang terletak di ujung timur Propinsi Sulawesi Tengah. Pegawai Mahkamah Agung bergerak dan berjuang atas nama diri sendiri, kawan sejawat dan keluarga mereka, menuntut 

peningkatan kesejahteraan untuk masa depan yang lebih baik. Semoga aksi ini menjadi gerakan moral yang didukung oleh aksi serupa pegawai Pengadilan di seluruh penjuru tanah air sebagai wujud solidaritas dan kebersamaan. TEMPUS MUTANTUR ET NOS MUTAMUR IN ILLID……..


Sumber : http://birokrasi.kompasiana.com/2014/04/11/bola-salju-bergulir-dari-luwuk-646395.html

Senin, 07 April 2014

SURAT EDARAN REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG 2014

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA

[ download ]


============[[]]=============

..

Selasa, 01 April 2014

Remunerasi Mahkamah Agung 2014 Terkini

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA




Semoga Bermanfaat :-)

Rabu, 26 Maret 2014

Remunerasi Mahkamah Agung 2014

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA


April Semakin Dekat. Tinggal Hitungan 1, 2, 3 saja.
Pertanyaannya : Apakah Akan Terealisasi dengan wajah Baru?

  1. Saya yakin 100%
  2. Saya Yakin 350%
  3. Saya yakin naek, tapi nominalnya belum pasti
  4. saya yakin naek, pokoke naeklah
  5. Amin...amin...amin
  6. saya kurang yakin, karena pimpinan tidak serius menaikkannya.
  7. Terus kalau gak naek, kenapa pimpinan bilang akan naek?
  8. itu untuk tetap semangat kerja dan bisa mempertahankan WTP
  9. Lebih baik tidak usah dijanjikan kalau untuk ingkar.
  10. Kalau tidak naek saya akan mogok kerja
  11. Walaupun tidak naek, saya akan tetap kerja, walaupun kerjanya kurang maksimal.
  12. yang penting Joget.....hahhha
itulah obrolan-obrolan KWP yang saya simpulkan. ada yang optimis, ada juga yang pesimis dan lain sebagainya.
Nah, buat yang masih ada unek-uneknya silahkan ajah ditambahkan di kolom komentar yah.
dan jangan lupa selalu nongkrong di blog ini, karena info akurat dan terupdate ada disini.
dan tentunya Silahkan pantau situsnya Mahkamah Agung RI

Senin, 24 Maret 2014

Surat Edaran Penyesuaian Remunerasi Mahkamah Agung 2014

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA



Jika membaca Judul diatas, "Surat Edaran Penyesuaian Remunerasi Mahkamah Agung 2014" saya yakin semua warga peradilan di seluruh Indonesia di Bawah Mahkamah Agung pasti semangat dan penasaran untuk melihatnya.
Tanya Kenapa?
Jelas, Siapa sih yang tidak mau Remunerasinya meningkat dan akan segera dicairkan.
Banyak alasan kenapa senang, orang mabok aja tau alasannya, apa itu gan?
  1. Bayar utang ke koperasi.
  2. Beli ini, beli itu
  3. Nambah Modal buat Kawen
  4. Nambahin biaya cicilan Rumah, mobil dan sepeda motor
  5. Tabungan akan makin bertambah
  6. Bisa ganti sepeda motor yang mulai jadul
  7. dan masih banyak lagi.
Konon, april 2014 akan dicairkan dengan tampilan dan bobot yang lebih ekstrim.
Akankah ini hanya April mob?

Jangan Penasaran Kawan, kita sudah ada gambaran-gambaran menarik tentang itu.
Caranya isi survey singkatnya dulu ya. Hanya 1 Menit dengan input nama dan alamat e-mail. Gak perlu nama dan e-mail asli, asal-asalan ajah, namanya juga survey.

Jika anda mendaftar, maka bisa jadi penghasilan tambahan selain remunerasi. Ingat ini bukan MLM. Siapa punya kawan banyak di Facebook dan isi surveynya anda akan dibayar.

Dengan isi survey ini, berarti peluang menaikkan Remunerasi akan terwujud dan akan segera didapatkan infonya.

Klik disini : <<<Survey>>

atau Bisa Juga Klik Gambar Cewek Cakep dibawah ini.

http://tiny.cc/f2z1cx

Semoga Remunnya cepat cair agan-agan sekalian;

Semoga bermanfaat :-)

Jumat, 14 Maret 2014

Pengesahan Revisi Anggaran Mahkamah Agung RI

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014

SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA



Berdasarkan Surat dari a.n. Menteri Keuangan RI Direktur Jenderal Anggaran u.b Direktur Anggaran II Nomor : S-296/AG/2014 tanggal 20 Pebruari 2014. Adapun surat tersebut mengenai Pengesahan Revisi Anggaran, yang ditujukan kepada Yth. Kuasa Pengguna Anggaran di Mahkamah Agung RI

Lengkap dengan Satker 4 Peradilan : 
}());
  1. Peradilan Umum
  2. Peradilan Agama
  3. Peradilan TUN
  4. Peradilan Militer
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.
Silahkan Download disini : D o w n l o a d >>> 

Adakah hubungannya dengan Remunerasi? Semoga;
Semoga Bermanfaat :-)

Kamis, 27 Februari 2014

Surat Edaran Remunerasi Mahkamah Agung Tahun 2014

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA


Semoga Bermanfaat :-)

Minggu, 23 Februari 2014

Pendidikan dan Pelatihan Unit Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)



Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah : kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Nah, untuk itulah Unit Layanan Pengadaan melatih Kelompok Kerjanya agar bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Oleh sebab itu, Mahkamah Agung melalui Balitbangkumdil melaksanakan diklat LPSE dan SIRUP
 

Pendidikan dan Pelatihan Unit Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Tempat : Hotel Grand Antares Medan, Jl.Sisingamangaraja No.328 Medan 2015, Sumatera Utara
Waktu  : 2 - 7 Maret 2014.

Silahkan Cek apakah ada nama Agan-agan sekalian.

Semoga bermanfaat...

Minggu, 16 Februari 2014

Bisnis Online Termudah, IdSurvey.com


Formulir survey capres dan cawapres tahun 2014. Silahkan isi surveynya untuk mendukung jagoan anda dan lihat hasilnya, siapa yang lebih unggul dan survey capres dan cawapres indonesia
Idsurvei.com merupakan program mengumpulkan data dari pengguna internet melalui survei singkat. Data-data hasil survei tersebut digunakan untuk menentukan target market yang tepat dalam berbisnis online. Silakan baca FAQ / Tanya Jawab untuk keterangan lebih lengkap.
Kami membutuhkan bantuan Anda untuk menyebarkan formulir survei singkat ini. Setiap survei yang datang dari link Anda, akan kami bayar Rp 2.000,-. Tidak ada batasan berapa data yang dapat Anda hasilkan perhari. Agar lebih jelas, lihat ilustrasi dibawah ini:


Survei Per Hari Komisi Per Survei Komisi Yang Anda terima
10 Rp 2.000,- Rp 20.000,- Per hari
100 Rp 2.000,- Rp 200.000,- Per hari
1000 Rp 2.000,- Rp 2.000.000,- Per hari
Tidak dibatasi Rp 2.000,- Tidak dibatasi
Idsurvei.com bukanlah program member get member, sehingga pekerjaan Anda bukanlah mencari orang/member. Cukup dengan menyebarkan "Formulir Survei" saja, dan setiap formulir yang terisi, Maka Rp 2.000,- langsung masuk ke akun Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menjalankan petunjuk yang ada.
Hanya dengan Rp 200.000,00 Rp 150.000,00 Rp 100.000,- Saja Anda dapat mengakses member area dan segera dapat menjalankan program ini. Ya, Hanya Rp 100.000,-.
Perhatian!!! Segera daftarkan diri Anda sekarang juga karena kuota keanggotaan idsurvei.com terbatas.

Siapa yang berminat silahkan coba-coba dulu. Siapa tau tertarik agan-agan.
Gampang, tidak ada istilah MLM disini. 

Kenapa Harus Bayar Gan?
Jawabnya : Agar kita lebih serius dalam menjalankannya.

Buktinya, baru dua hari Jalan :

http://www.idsurvei.com/survei/rubenpanjaitan/
 http://www.idsurvei.com/survei/rubenpanjaitan/


Semoga bermanfaat agan-agan, gak ada salahnya isi surveinya sebentar, toh hanya 1-3 menit doank kok.

Senin, 03 Februari 2014

Tabel Remunerasi Mahkamah Agung RI Tahun 2014

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014

SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA





Apa yang paling ditunggu-tunggu Warga Peradilan hingga April 2014 ini?
hmmmmm...apa yah?

Jawabnya Naik Gaji 6-7 Persen dari gaji pokok. Itu sudah pasti

Harapannya Apa?
Kenaikan Remunerasi 
http://jafiles.net/file/04Ijo

Sabar Agan-agan sekalian, udah Februari 2014 neh. Habis itu Maret barulah April.
Jangan Salah masih ada Mei, Juni, Juli.
Nah, di Juli ada APBN-P....mungkin ke Septemberlah :D

Pisssss....biar gak tegang semua yang lagi nungguin bulan April.
Jangan-jangan April Mop?

Silahkan dipantau terus agan-agan diwebsite resminya ya, siap tau udah nongol apa yang ditunggu-tunggu.
>>>>Mahkamah Agung RI>>>>>
atau selalu pantai blog kita-ini, purodollar

Semoga bermanfaat :-)
 http://www.idsurvei.com/survei/rubenpanjaitan/.

Minggu, 15 Desember 2013

Tabel Tunjangan Kinerja 2013

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA




Besaran Tunjangan Kinerja bagi Kementerian Lembaga yang disetujui pada tahun 2013 atau yang belum pernah memperoleh Remunerasi terendah sebesar Rp.1.563.000 pada kelas jabatan 1, tertinggi untuk kelas jabatan 17 mencapai Rp 19.360.000. Besaran ini tidak berbeda dengan batch tahun 2012 yang lalu. Secara umum perbedaan antara Kementerian dan Lembaga bahwa grade atau kelas teringgi pada Kementerian diduduki oleh Wakil Menteri atau Eselon I lainnya. Sedangkan kelas jabatan pada Lembaga grade tertinggi merupakan jabatan Ketua atau Kepala lembaga/badan tersebut.

Poin utama dalam Perpres Tunjangan Kinerja 2013:
1. Tunjangan Kinerja dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2013
2. Tunjangan Kinerja diberikan kepada pegawai yang mempunyai jabatan tertentu.
3. Tunjangan kinerja tidak diberikan untuk kriteria tertentu, misalnya:

  • Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu
  • Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan
  • Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain
  • Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara
  • Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
4. Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional yang mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. Apabila tunjangan profesi yang diterima lebih besar dari pada tunjangan kinerja maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

5. Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh K/L , Menpan dan Menkeu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menurut bidang tugasnya masing-masing.

Tabel Tunjangan Kinerja 2013
Tabel Remunerasi 2013
Tabel Remunerasi Kementrian/ Lembaga Tahun 2013 

Nah, posisi yang mana neh jabatan anda? Sudah bisa dihitung-hitung ya berapa dapatnya tahun 2014 tepatnya Januari. dibayar per Juli 2013
Asumsi :
 Untuk Kelas jabatan 1 Rp.1.563.000 x 6 = Rp.9.378.000,=
Selamat, gunakan uangnya buat keperluan yang paling penting :-)

atau :

untuk Peraturan Presidennya bisa dilihat di Web Setkab : Goooooo>>>
Bagi Kementrian / Lembaga / Instansi yang belum dapat mohon bersabar ya.
Semoga bermanfaat :-) 
 http://www.idsurvei.com/survei/rubenpanjaitan/.

Rabu, 06 November 2013

PERBAIKAN REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2014

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA




Kepastian PENYESUAIAN Remunerasi Mahkamah Agung RI Tahun 2014 dipastikan tahun depan setelah proses panjang, mulai dari menjadikan laporan keuangan MAHKAMAH AGUNG tahun 2012 Wajar Tanpa Pengecualian dan pelaksanaan Reformasi birokrasi, Quality Assure dan keterbukaan informasi publik yang sudah berjalan baik di Lingkungan 4 Peradian Mahkamah Agung RI;


Pasalnya, dari seluruh Kementrian / Lembaga yang telah mendapatkan remunerasi, dipastikan  Remunerasi Mahkamah Agung merupakan yang terkecil dari semuanya, sudah kecil ditambah lagi hanya dibayarkan 70% saja. Padahal Remunerasi Mahkamah Agung merupakan satu dari 3 Lembaga yang pertama menerima Remunerasi dan yang terkecil dan hanya 70% dari ketiganya yaitu Departemen Keuangan dan BPK, Ironis memang.


Tahun 2013 Remunerasi Mahkamah Agung untuk pertama kalinya sudah mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang merupakan predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan K/L. Jadi selain alasan-alasan diatas, alasan yang paling bisa dipertimbangkan adalah sudah meraih Predikat WTP dan bahkan K/L yang menyerap anggaran terbaik dari seluruh K/L lainnya.
Sebagai Lembaga Judikatif tertinggi, sudah layak para Pegawai  Mahkamah Agungdan 4 peradilan dibawahnya layak mendapatkan PENYESUAIAN Remunerasi demi terciptanya Peradilan yang Agung dan modern.
Semoga dengan akan adanya penyesuaian Remunerasi Mahkamah Agung maka Kesejahteraan Pegawai bisa berjalan dengan bauk
Amin ;-)
 http://www.idsurvei.com/survei/rubenpanjaitan/.

Kamis, 10 Oktober 2013

Harapan Perbaikan Remunerasi Mahkamah Agung RI 2014

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA


download ]

Kepastian Kenaikan Remunerasi Mahkamah Agung RI Tahun 2014 masih dinantikan oleh keluarga besar Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasalnya, dari seluruh Kementrian / Lembaga yang telah mendapatkan remunerasi, dipastikan  Remunerasi Mahkamah Agung merupakan yang terkecil dari semuanya, sudah kecil ditambah lagi hanya dibayarkan 70% saja. Padahal Remunerasi Mahkamah Agung merupakan satu dari 3 Lembaga yang pertama menerima Remunerasi dan yang terkecil dan hanya 70% dari ketiganya yaitu Departemen Keuangan dan BPK, Ironis memang.


Tahun 2013 Remunerasi Mahkamah Agung untuk pertama kalinya sudah mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang merupakan predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan K/L. Jadi selain alasan-alasan diatas, alasan yang paling bisa dipertimbangkan adalah sudah meraih Predikat WTP dan bahkan K/L yang menyerap anggaran terbaik dari seluruh K/L lainnya.

Sebagai Lembaga Judikatif tertinggi, sudah layak para Pegawai  Mahkamah Agungdan 4 peradilan dibawahnya layak mendapatkan kenaikan Remunerasi demi terciptanya Peradilan yang Agung.

 http://www.idsurvei.com/survei/rubenpanjaitan/.

Amin ;-)



Sabtu, 27 Juli 2013

Reformasi Seragam Mahkamah Agung Republik Indonesia.

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA


download ]
Mungkin seragam perlu direformasi, sebagaimana Hendarman Supandji lakukan di BPN. Perlukah seragam di rubah agar lebih berwibawa n disegani baik PDH pimpinan s.d Staf. Jaksa, TNI/POLRI, Lapas, sekarang BPN. Agar di setiap jajaran dari Atas ke bawah tidak berwarna pelangi. N berpakaian dpt lebih rapi tdk ada Pakaian yg dikeluarkan dari pinggang, krna jika sdh dibuat gagah tdk cocok pakaian tdk dimasukan di pinggang. Yg non pegawai pun dpt dibedakan sehingga tdk terjadi calo2 yg merusak instansi.
Contoh: Balok, Kriting, Bintang sdh sering dipakai, Bagaimana jika Wajik = Gol II, Jambu= Gol. III, Bintang Gol IV. Hakim ditambah Cakra, PP/JS ditambah timbangan, di kerah baju. Adm dikasih rantai/gelang2 dikerahnya. Krna sekarang diperhatikan terjadi warna warni setiap harinya "========
Itulah salah satu pendapat seorang teman di Media Sosial Facebook. Itu sangat tepat sekali, Jangankan dari Pusat sampai kedaerah, jangankan antar Pengadilan, dalam satu pengadilanpun warna seragamnya Pelangi alias warna warni seperti tidak ada aturannya.
Pernah masyarakat bertanya kepada teman saya, " Pak, sebenarnya warna seragam dinas pengadilan itu warna apa?". Sikawan diam sejenak. ntah diam karena gak tau atau bagaimana. dan seketika dia menjawab " ya hijaulah pak, kek mana dikasih bakalnya, ya kek gitulah warnanya yang penting hijau-hijau gitulah pak.


Aneh bukan? Bahkan mereka menganggap para Honorer itu adalah pegawai, maklumlah karena tidak ada bedanya, sama-sama hijau, sama-sama punya logo dan nama satker di Baju, sama-sama gak punya ID Card. Hajab kita.
  1. Apakah Mahkamah Agung gak sanggup membuat seragam dinas yang bisa seragam dari pusat kedaerah, toh ada anggarannya.
     Semoga kedepan lebih baik dan ada perubahan, agar masyarakat tau Apa itu Mahkamah Agung, Apa itu Pengadilan Negeri, Apa itu Pengadilan Tinggi.
    Perlu SDM-SDM master Management di bagian Kesekretariatan agar visi dan misi managementnya lebih briliant dari para MH. Wajar donk lebih briliant karena mereka sudah Master di Management, kalau di Perkara paslah Master Hukum.
    Semoga bermanfaat ;_)

 http://www.idsurvei.com/survei/rubenpanjaitan/.

Selasa, 25 Juni 2013

Komentar-komentar tentang Remunerasi Mahkamah Agug 2013

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA


download ]

Apa saja komentar-komentar Warga Peradilan setelah dipastikan tidak ada perubahan kenaikan remunerasi Mahkamah Agung RI 2013 ini? ada yang tetap optimis itu hanya penundaan, ada yang sedikit munafik dan macam sebagainya. berikut ada beberapa kutipan dari teman-teman warga KWP.

RSD "
Pada heboh aja nich soal remun...syukuri aja apa yg ada sekarang...ada orng yg bekerja seharian cuma dapat paling besar 5rb,nah kita sebulan paling kurang dapat 3jtan...msh mau bersungut2 juga...jgn liat yg diatas tp liat yg dibawah...ok mbak bro...."
FT"
RIP (Rest In Peace) REMUNerasi
THE END rEMUn
fin MuMUN
RRK"
Bagaimana suasana kerja bisa kondusif kalau ada kesenjangan seperti langit dan bumi?
Pada rapat koordinasi penyusunan alokasi penambahan belanja pegawai yang dilaksanakan tggl 23-24 juni 2013 di Hotel Mercure Ancol disampaikan bhw alokasi APBN-P untuk MA sebesar 1,9T digunakan untuk memenuhi kebutuhan tunjangan hakim dan hakim adhoc sesuai PP 94 -2012. Untuk Pegawai non hakim peningkatan remunerasi belum berhasil diperjuangkan dalam APBN-P 2013, dan akan diperjuangkan kembali di APBN 2014...

Selamat menunggu dan berdoa... :-)
SMB"
Kenapa harus depresi? Tidak kah harus bersyukur atas apapun yg diberi? Sy perhatikan terlalu byk org2 yg berteriak kenaikan remun. Instropeksi diri masing2, sdh patutkah? Sy msh byk melihat byk teriak kenaikan akan tetapi kinerja yg diberikan pas-pasan saja atau bahkan nolll...jika mau mendpt lebih, ya berikan yg lebih dahulu tp jika tdk ya jgn terlalu muluk u/ berteriak naik.
 Mari kita ambil khikmahnya kawan-kawan.
Tetap semangat :-)
 
 
 
 

Nasib Remunerasi Mahkamah Agung 2013

TABEL REMUNERASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
SK KMA NOMOR 128 TAHUN 2014 TENTANG TABEL PENYESUAIAN REUNERASI MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA


download ]


Nasib Naiknya Remunerasi Mahkamah Agung 2013 yang digembor-gemborkan Pejabat Teras Mahkamah Agung yang Notabene katanya diperjuangkan kandas ditengah jalan. Kemaren ada yang menyatakan DPR sudah setuju, Menteri Keuangan Juga, Presiden Juga udah, Tinggal Nunggu PP nya tinggal nunggu Surat Edarannya.
Konon, Para Peagawai Non Hakim Mahkamah Agung RI dan 4 Peradilan dibawahnya sangat antusias dan bersemangat dalam bekerja sehingga menghasilkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Kini, setelah APBN-P 2013 disahkan oleh DPR RI malah adanya pemotongan Anggaran MA dari Rp.5,3259 T menjadi Rp.5,1794 T sehingga Minus Rp.147,4 miliar  dan semuanyapun mengelus dada tanda sedikit kecewa. Sabarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :-)

Hampir semua dikenakan pemotongan anggaran. Hanya ada beberapa yang ditambahkan anggarannya yaitu :
  • Kementrian Kebudayaan dan Pendidikan bertambah Rp.6,091 T
  • Kementrian Agama bertambah Rp.1,442 T
  • Kementrian Sosial bertambah Rp.728,8 M
  • Badan Pengawas Pemilu bertambah Rp.1 T untuk anggaran tahapan pelaksanaan Pemilu 2014
Sumber ini saya dapat dari kementrian keuangan. Mau hasil lengkapnya? silahkan download disini>>>
Dan kini merekapun mengatakan sabar, mudah-mudahan di 2014 akan terwujud.
Buat yang sinis akan kenaikan itu, tertawalah mereka dan buat mereka yang berharap banyak hanya bisa mengelus dada.


Mari kita doakan bersama-sama.

Semoga bermanfaat.